Analisis Hukum atas Pembunuhan Sadis Kepala KCP BRI bebarapa hari yang lalu

Jakarta UKN

Kasus penculikan dan pembunuhan Muhammad Ilham Pradipta bukan sekadar tindak kriminal biasa. Dalam perspektif hukum pidana Indonesia, para pelaku bisa dijerat dengan sejumlah pasal berat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Baca Juga  yaitu

1.    Geger di Musi Rawas! Oknum Pejabat Dinsos Diduga Intimidasi Wartawan, Ketua IWO.I Angkat Suara: “Ini Serangan terhadap Kebebasan Pers!”

2. Jejak Panjang Penculikan dan Pembunuhan Sadis Kepala KCP BRI Cempaka Putih

3. Kejagung Digugat karena Diduga ‘Main Mata’, Eksekusi Silfester Matutina Mangkrak Bertahun-tahun!

4. Senayan di Demo Besar-besaran Minta DPR Dibubarkan, Adakah Dalang di Baliknya?

5.    Terungkan banyak pemda yang kurang peduli terhadap skor SPI KPK

6.  Heboh! Rakyat Siap Duduki Senayan, Gelombang Massa Teriakkan “Bubarkan DPR RI pada  25 Agustus 2025!”

Diantaranya adalah :

1.    Pasal 338 KUHP

Barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Fakta bahwa Ilham ditemukan tewas dengan kondisi terikat lakban memperkuat dugaan adanya perbuatan yang dilakukan dengan sengaja.

2.    Pasal 340 KUHP (Pembunuhan Berencana)

Jika terbukti bahwa penculikan ini memang dirancang sejak awal, lengkap dengan pengintaian dan eksekusi yang sistematis, maka para pelaku dapat dijerat pasal pembunuhan berencana. Hukuman maksimalnya adalah pidana mati, penjara seumur hidup, atau 20 tahun penjara.

3.    Pasal 328 KUHP (Penculikan)

Penculikan yang disertai dengan perampasan kemerdekaan seseorang dapat diganjar pidana penjara paling lama 12 tahun.

4.    Pasal 55 KUHP (Turut serta melakukan)

Pasal ini dapat menjerat mereka yang tidak turun langsung melakukan pembunuhan, tetapi ikut memerintahkan atau membantu jalannya kejahatan. Inilah pasal yang kemungkinan besar akan dikenakan pada para aktor intelektual seperti C, DH, YJ, dan AA.

Celah Hukum dan Praktik Debt Collector

Keterlibatan seorang debt collector bernama RW dalam kasus ini menyoroti praktik penagihan utang yang kerap disalahgunakan. Meskipun pekerjaan debt collector tidak dilarang, namun praktik di lapangan sering kali berbenturan dengan hukum.

Menurut Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 18/SEOJK.07/2018, perusahaan jasa keuangan dilarang menggunakan cara-cara kekerasan, ancaman, atau mempermalukan debitur saat melakukan penagihan. Pelanggaran terhadap aturan ini bisa dikategorikan sebagai tindak pidana.

Dalam kasus Ilham, meski motif belum sepenuhnya jelas, kehadiran seorang debt collector di antara para pelaku memperkuat dugaan bahwa persoalan utang atau kredit macet bisa menjadi pemicu awal. Jika terbukti, kasus ini bisa membuka perdebatan lebih luas soal bagaimana regulasi terhadap jasa penagihan utang perlu diperketat.

Dari konstruksi hukum yang ada, polisi berpeluang menjerat para pelaku dengan pasal berlapis. Para eksekutor bisa dikenakan Pasal 340 KUHP, sementara aktor intelektual akan dijerat Pasal 55 KUHP.

“Jika pembuktian kuat, hukuman maksimal bisa berupa pidana mati atau seumur hidup,” kata seorang ahli hukum pidana dari Universitas Indonesia.

Lebih lanjut, penggunaan kekerasan dalam praktik penagihan utang juga bisa menjerat pelaku dengan pasal tambahan di luar KUHP, termasuk UU Perlindungan Konsumen.

Kasus ini bukan hanya tentang kriminalitas semata, tetapi juga menyangkut citra dunia perbankan, kredibilitas aparat penegak hukum, serta regulasi praktik penagihan utang di Indonesia.

1.    Bagi perbankan, kasus ini menjadi pengingat bahwa keamanan pejabat di posisi strategis perlu ditingkatkan.

2.    Bagi penegak hukum, kasus ini menunjukkan bahwa sindikat kejahatan terorganisir masih bisa bergerak leluasa di ibu kota.

3.    Bagi regulator keuangan, kasus ini mempertegas bahwa praktik debt collector di lapangan membutuhkan pengawasan yang lebih ketat agar tidak merugikan masyarakat atau bahkan menimbulkan korban jiwa.

Dari data yang dihimpun di media sosial, kasus ini semakin memperlihatkan betapa seriusnya ancaman yang dihadapi korban sebelum akhirnya meregang nyawa. Hukum Indonesia sudah menyediakan perangkat tegas untuk menghukum para pelaku. Namun, pertanyaan yang lebih besar adalah, apakah tragedi ini akan menjadi titik balik dalam penindakan praktik kejahatan terorganisir dan penyalahgunaan profesi debt collector di Indonesia? Mari kita tunggu keterangan penyidik selanjutnya. (TIM)